ANALISIS INDIKASI PENYALAHGUNAAN BELANJA HIBAH OLEH PASLON INCUMBENT PADA PEMILUKADA SERENTAK 2020

Isi Artikel Utama

Abdul Hafiz Tanjung
http://orcid.org/0000-0002-3830-8970
Salma Rizkiyanti Alamsyah
http://orcid.org/0000-0002-7661-5891

Abstrak

The purpose of this study was to examine the tendencies to abuse the power of incumbent candidates in making budget of grant expenditure to support their political interests in the local election on December 9th,2020, in Indonesia. Sample were chosen by random sampling with proporsional allocation between district and municipals. The sample for the first population was 56 district/municipals, consisting 51 district and 5 municipalities, while the sample for the second population was 57 district/municipals, consisting of 46 district and 11 municipalities. Two statistical analysis were used in this research; the first was Wilcoxon signed rank test and the second was the Mann-Whitney U test. Data normality test using kanji w/s test had been done to determine which analysis to be used. The result of hypothesis test have been tested at confidence 95% and showed that there was a significant increase in mean log of incumbent candidates in the year 2019 compared to 2020, while for the mean log of grant expenditure for incumbent candidates and non-incumbent candidates at the time of the local election (2020) there was a significant difference

Rincian Artikel

Cara Mengutip
Tanjung, A. H., & Alamsyah, S. R. (2023). ANALISIS INDIKASI PENYALAHGUNAAN BELANJA HIBAH OLEH PASLON INCUMBENT PADA PEMILUKADA SERENTAK 2020. AKUNTANSI DEWANTARA, 7(1), 1–10. https://doi.org/10.30738/ad.v7i1.10426
Bagian
Artikel
Biografi Penulis

Abdul Hafiz Tanjung, Universitas Nasional Pasim Bandung

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Nasional Pasim Bandung

Salma Rizkiyanti Alamsyah

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Nasional Pasim Bandung

Referensi

Amalia, C. R., & Pratolo, S. (2013). Analisis Terhadap Dugaan Pemanfaatan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan Oleh Incumbent Dalam Pemilukada Serta Efektivitasnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jurnal Akuntansi & Investasi Vol., 14(1), 1–13.

Auliyah, U., Suhairi, S., & Yeni, N. S. (2020). Pengaruh Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Fasilitas Umum Terhadap Keterpilihan Petahana dalam Pemilukada 2017. Ekonomis: Journal of Economics and Business, 4(1), 62. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.117

Aziz, M. A. (2016). Politik Indonesia. Politik Indonesia, 1(2), 121–135.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. 2007. “Sistem Administrasi Keuangan Daerah I”. Diklat Pembentukan Auditor Terampil.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan. 2021. http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412

Dr. H. Fajri Ismail, M. P. (2018). Statistika Untuk Penelitian Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Sosial. Kencana. https://books.google.co.id/books?id=D9B1DwAAQBAJ

Dwi, P. W. 2018. Kemampuan Keuangan Daerah Mempengaruhi Discretionary Fund Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Pada Saat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2018 Dengan Faktor Politik Sebagai Moderating Variable. Universitas Islam Sultan Agung

Habibi, Muhammad,. Kalalinggi, Rita, dan Alaydrus, Anwar. 2017. Politik Anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Calon Kepala Daerah Non-incumbent dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015 di Kota Samarinda. eJournal Ilmu Pemerintahan. Universitas Mulawarman

Kanji, Gopal K. (1993). 100 Statistical Test. London: SAGE Publication.

Komisi Pemilihan Umum. 2020. “Daftar Provinsi dan Kabupaten/Kota yang akan Menyelenggarakan Pemungutan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tahun 2020” www.kpu.go.id.

Kustono, A. S., Pangestu, W., & Effendi, R. (2020). Pemilihan. 4(1), 18–41.

Republik Indonesia, 2014. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Republik Indonesia, 2015. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Konstitusi.

Republik Indonesia, 2020. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020: Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Ritonga, I. T., & Alam, M. I. (2010). Apakah Incumbent Memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Mencalonkan Kembali Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah. Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto, 4, 1–25.

S., Suranta & R., Pangarso. (2016). PENGANGGARAN BELANJA BANTUAN SOSIAL DAN BELANJA HIBAH SEBELUM DAN PADA SAAT PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2015.

Sjahrir, B. S., K. Kis-Katos, G. G. Schulze. 2013. Political Budget Cycle in Local Indonesia. Diunduh tanggal 8 April 2017, https://www.southeastasianstudies. uni-freiburg.de/content/files/occasional-peper-series/op-17-kis-katos_sjahrir_ schulze .pdf.

Siegel, S. (1956). Non Parametric Statistics for the behavioral Sciences. New York: McGraw-Hill

Sos, S. (2018). Incumbent Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015 Di Kota Samarinda. 6(1), 269–282.

Syafrizal, H & Fachruzzaman, F. 2013. Pengaruh Politisasi Anggaran Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Daerah Incumbent di Pulau Jawa dan Daerah Incumbent Luar Pulau Jawa

Tanjung, A. H. (2020). Local Election in 2017 in Indonesia: Test of Tendencies to Abuse Grant Expenditure and Social Aid Expenditure Budget by Incumbent Candidates. Journal of Accounting and Investment, 21(2). https://doi.org/10.18196/jai.2102153

Winoto, A. H., & Falikhatun, F. (2015). Indikasi Penyalahgunaan Discretionary Fund Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Menjelang Pemilukada 2015. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 11(1), 75–91. https://doi.org/10.21002/jaki.2015.05